TIMES NGAWI, JAKARTA – Menjelang hari pencoblosan 14 Februari 2024, Muhammadiyah mengajak masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024. Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, melalui akun resmi Twitternya, menyampaikan tiga pesan penting kepada masyarakat menjelang hari pemungutan suara.

Pertama, Nashir menekankan pentingnya kontestasi demokratis, kejujuran, kepercayaan, dan keterbukaan bagi peserta pemilu, para kontestan, dan pendukung dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan bahwa partisipasi dalam pemilihan harus dilakukan dengan semangat demokratis yang sejati, serta sikap siap menang dan siap kalah.

Kedua, Nashir juga mengingatkan para pejabat dan penyelenggara pemilu, termasuk TNI, Polri, serta pihak penyelenggara pemerintah dari pusat hingga daerah, untuk menjunjung tinggi patriotisme dan profesionalisme. Mereka diminta menjaga moralitas dan memenuhi tanggung jawab konstitusional mereka dalam mengawal jalannya pemilu.

"Bagi KPU, Bawaslu, dan berbagai lembaga, diharapkan menjadi wasit yang bertanggung jawab, tidak hanya dalam ranah dunia, tetapi juga di hari-hari terakhir," ujarnya.

Selanjutnya, kepada rakyat Indonesia, Nashir mengingatkan agar tidak memilih golongan putih atau golput. Baginya, memberikan suara dalam pemilu adalah bagian dari tanggung jawab nasional. Oleh karena itu, Nashir berharap agar masyarakat mematuhi proses pemilu dengan tertib, aman, damai, taat, cerdas, kritis, beretika, toleran, dan menjaga persatuan.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, pada Senin (12/2/2024), juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024. Mu'ti menekankan pentingnya menjadi pemilih yang kritis dan tidak apatis.

Mu'ti juga mengimbau agar masyarakat tidak bersikap pragmatis dan menggunakan hak suara mereka dengan penuh tanggung jawab. Baginya, pemilu adalah momentum kedaulatan rakyat yang menentukan masa depan bangsa.

Ia berharap para penyelenggara pemilu dapat bekerja dengan baik sehingga pemilu berlangsung dengan tertib, aman, damai, dan menghasilkan yang terbaik untuk Indonesia. Meskipun demikian, Mu'ti meminta agar tidak ada indikasi atau dugaan kecurangan dalam pemilu. Jika terjadi, ia menegaskan bahwa lembaga seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dugaan pelanggaran pemilu harus diselesaikan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi. Jangan sampai menyelesaikannya dengan demonstrasi di jalanan, karena hal itu hanya akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa Indonesia," tandasnya.

Dengan serangkaian pesan tersebut, Muhammadiyah berupaya memberikan dorongan bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024 dengan sikap yang dewasa, bertanggung jawab, dan penuh semangat demokratis. (*)