TIMES NGAWI, JAKARTA – Komisi Nasional Haji (Komnas Haji) mengusulkan agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Danantara dapat mengambil peran penting dalam pendanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Usulan ini muncul sebagai tindak lanjut dari gagasan Presiden Prabowo Subianto yang kembali menegaskan pentingnya kampung haji saat meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soekarno Hatta, Banten.

“Pembangunan infrastruktur kampung haji bisa menjadi prioritas skema investasi bagi BPKH untuk jangka menengah dan panjang, selain skema investasi yang sudah berjalan,” ujar Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (5/5/2025).

Mustolih menjelaskan bahwa gagasan kampung haji berakar dari kegelisahan Presiden Prabowo terhadap biaya haji yang semakin melambung tinggi. Meski tahun ini biaya berhasil ditekan, Presiden menilai langkah tersebut belum cukup. Gagasan kampung haji diharapkan dapat memberi solusi konkret dan sistemik terhadap pembiayaan ibadah haji, serta menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi.

Menurut Mustolih, selama ini penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia masih terfragmentasi. Tidak ada peta jalan (roadmap) maupun cetak biru (blueprint) yang menjadi panduan bersama pelaku usaha dari hulu hingga hilir. Akibatnya, manfaat ekonomi dari sektor ini belum optimal dan hanya menjadi sumber devisa bagi negara tujuan, bukan negara pengirim seperti Indonesia.

“Haji dan umrah menjadi target sumber pendapatan devisa negara teluk tersebut. Padahal, potensi ekonomi yang berputar dari Indonesia sangat besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mustolih menilai bahwa BPKH sangat relevan untuk dilibatkan dalam proyek kampung haji karena memiliki dana kelolaan sebesar Rp179 triliun dari sekitar 5,2 juta pendaftar haji reguler dan khusus. Selain itu, Danantara—super holding BUMN dengan kapitalisasi lebih dari Rp1.000 triliun—juga dinilai strategis untuk mengambil bagian dalam investasi sektor infrastruktur haji.

“Investasi di sektor pembangunan infrastruktur dan ekosistem haji dan umrah mesti menjadi pilihan prioritas, karena sangat menjanjikan. Bayangkan, setiap tahun Indonesia mengirimkan rata-rata 221 ribu jemaah haji dan sekitar 1 juta jemaah umrah, sebuah pasar yang tidak dimiliki negara lain,” tambah Mustolih.

Komnas Haji optimistis bahwa dengan keterlibatan BPKH dan Danantara, kampung haji bisa segera diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia juga menegaskan bahwa skema investasi terbuka untuk sumber-sumber lain, termasuk swasta nasional yang tertarik.

“Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Arab Saudi juga sedang membuka keran investasi. Sementara Indonesia adalah pengirim jemaah terbesar. Kepentingan kita dan mereka bisa bertemu di sini,” pungkas Mustolih. (*)