TIMES NGAWI, SURABAYA – Peredaran minuman beralkohol (mihol) selama bulan Ramadan 2025 di Kota Surabaya masih menjadi perbincangan hangat. 

Pasalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait larangan penjualan mihol selama bulan puasa, namun, PMII Perjuangan Unitomo masih menemukan beberapa toko yang tidak mengindahkan aturan tersebut. 

Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Muhammad Faridz Afif yang telah menerima laporan terkait hal tersebut menegaskan, PMII Perjuangan Unitomo akan diundang bersama sejumlah pihak agar bisa ikut mengawal SE Wali Kota Surabaya. 

"Yang jelas, pembahasannya setelah Hari Raya Idulfitri. Eksekusi aturan tetap berada di tangan pemerintah kota," kata Afif. 

Sementara itu, Ketua PMII Pejuangan Unitomo Noval Aqimuddin mengaku siap bila diundang Komisi B DPRD Surabaya untuk memaparkan hasil temuannya terkait maraknya penjualan mihol selama bulan Ramadan. 

Meski sebelumnya, Senin (24/3/2025) PMII Pejuangan ditemui oleh Komisi B saat demonstrasi di depan Gedung DPRD Surabaya, namun, Noval mengaku tidak puas sebelum dipertemukan dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

"Kami akan merasa puas kalau kami bisa dipertemukan dengan beberapa lembaga sesuai janji Dewan (Komisi B) tersebut," kata Noval, Kamis (3/4/2025). 

Kendati begitu, Noval merespons positif sikap Komisi B yang berdialog langsung dengan PMII Pejuangan saat menyuarakan peredaran Mihol selama bulan puasa.

Maka dari itu, pihaknya dengan senang hati menunggu undangan dari Komisi B untuk diskusi dengan beberapa pihak dalam rapat dengar pendapat (RDP).

"Kalau saat ini jawabannya, meskipun kami ditemui, itu masih belum puas. Kami akan tunggu. Kami akan minta, kami akan tagih pertemuan yang dijanjikan oleh DPRD Kota Surabaya," pungkas Noval. (*)